Panduan Negara LGBTQ+ Hong Kong

Bukti arkeologis menunjukkan permukiman manusia di Hong Kong sekitar 6,000 tahun, dengan komunitas pesisir Neolitik didokumentasikan Antiquities and Monuments Office.

Setelah Perang Candu Pertama, Perjanjian Nanking menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Britania. Ini memulai lebih dari satu abad administrasi kolonial Britania.

Kowloon di selatan Boundary Street diserahkan pada 1860, sementara New Territories disewakan kepada Britania selama 99 tahun pada 1898. Pengaturan ini membentuk garis wilayah modern Hong Kong.

Jepang menyerang Hong Kong pada 8 Desember 1941 dan pasukan Britania menyerah pada 25 Desember. Pendudukan berlangsung tiga tahun delapan bulan hingga Jepang menyerah pada 1945.

Penduduk Hong Kong meningkat pesat setelah perang, dari sekitar 600,000 pada Agustus 1945 menjadi sekitar 1.8 juta pada akhir 1947 dan sekitar 2.2 juta pada 1950. Migrasi serta pembangunan kembali membentuk ulang kota.

Manufaktur berkembang cepat selama dekade pascaperang, mengubah Hong Kong dari pusat perdagangan perantara menjadi pusat produksi ekspor utama. Tekstil, pakaian, plastik dan elektronik merupakan bagian penting transisi itu.

Perselisihan buruh meningkat menjadi berbulan-bulan kerusuhan, pengeboman dan konfrontasi dengan kekerasan pada 1967. Krisis diikuti perubahan kepolisian serta upaya lebih luas menangani tata kelola dan kondisi sosial.

Seiring meningkatnya biaya produksi dan meluasnya jaringan manufaktur regional, ekonomi Hong Kong semakin bergeser ke perdagangan, logistik, keuangan serta jasa lain. Perannya sebagai pusat bisnis internasional semakin kuat sebelum 1997.

Tiongkok dan Britania Raya menandatangani Deklarasi Bersama pada 19 Desember 1984, menetapkan pengaturan pengalihan kedaulatan pada 1997. Deklarasi juga membingkai Daerah Administratif Khusus mendatang.

Basic Law disahkan pada 4 April 1990 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1997, ketika Tiongkok kembali menjalankan kedaulatan dan Hong Kong Special Administrative Region dibentuk. Kerangka konstitusional berdasarkan 'satu negara, dua sistem'.

Hong Kong mengalami berbulan-bulan protes massal dan kerusuhan pada 2019 di tengah krisis politik besar. Hong Kong National Security Law mulai berlaku pada 30 Juni 2020 dan secara nyata mengubah lingkungan hukum bagi pelanggaran keamanan nasional serta kegiatan politik publik.

Safeguarding National Security Ordinance mulai berlaku pada 23 Maret 2024, melengkapi legislasi lokal berdasarkan Pasal 23 Basic Law. Menambah dan memperbarui tindak pidana keamanan nasional serta kewenangan penegakan terkait.

AIDS Concern didirikan pada 1990 dan menjadi LSM pertama Hong Kong yang khusus menangani HIV/AIDS, termasuk hotline AIDS awal. Kemudian membangun penjangkauan terarah kepada laki-laki gay dan komunitas lain.

Hong Kong mendekriminalisasi aktivitas seksual privat konsensual antarlaki-laki pada 1991, awalnya dengan batas usia tidak setara 21. Litigasi dan legislasi kemudian menghapus perbedaan usia itu.

AIDS Concern mencatat penjangkauan pencegahan HIV komunitas gay sejak 1995 dan tes penjangkauan di sauna gay sejak 2001. Program ini menjadi bagian penting infrastruktur kesehatan komunitas.

Koalisi komunitas terbentuk pada 1999 setelah festival LGBT+ pertama Hong Kong dan ditata ulang serta dinamai Pink Alliance pada 2011. Kemudian menjadi badan amal terdaftar dan tetap aktif secara publik.

Sejarah penyelenggara mengidentifikasi 15 Oktober 2004 sebagai Pride Parade pertama Hong Kong, dengan sekitar 100 peserta. Pawai 2008 merupakan bagian jalur pengorganisasian selanjutnya dan tidak boleh disebut yang pertama.

Dari 2005 hingga 2008, kelompok lokal menyelenggarakan aksi publik terkait IDAHO. Pada 2008 panitia khusus meluncurkan 'Celebrate Love', menarik lebih dari 1,000 orang dan membentuk jalur Pride tahunan modern.

Gugatan Leung TC William Roy tahun 2005 menyatakan ketentuan penting usia persetujuan yang tidak setara untuk hubungan sesama jenis laki-laki tidak konstitusional. Perubahan hukum berikutnya berujung pada ambang usia setara 16; jangan menggambarkan perkara pengadilan itu sendiri seolah langsung menulis ulang setiap ketentuan.

Putusan Yau Yuk Lung 2007 membatalkan perlakuan diskriminatif dalam hukum pidana dan memperkuat perlindungan kesetaraan konstitusional. Hong Kong masih belum memiliki satu peraturan antidiskriminasi menyeluruh yang mencakup orientasi seksual, identitas gender dan status interseks di semua sektor.

Queer Straight Alliance resmi terdaftar pada 2008 sebagai jaringan pimpinan mahasiswa yang menghubungkan mahasiswa LGBTQ+ dan sekutu di berbagai universitas Hong Kong. Tetap aktif secara publik pada 2026.

Pink Dot Hong Kong mengadakan acara pertama pada 2014 sebagai dukungan publik bagi keberagaman seksual dan gender. Proyek berlanjut dengan program publik, termasuk format daring serta diskusi pada 2026.

Dalam QT v Director of Immigration, Court of Final Appeal menolak perlakuan berbeda terhadap pasangan dalam kemitraan sipil sesama jenis untuk visa tanggungan. Panduan imigrasi terkini mengakui pernikahan, kemitraan sipil dan persatuan sipil sesama jenis asing yang memenuhi syarat untuk permohonan tanggungan, dengan persyaratan biasa tetap berlaku.

Kemenangan Leung Chun Kwong di Court of Final Appeal mewajibkan tunjangan pasangan pegawai negeri dan perlakuan pajak bersama yang setara bagi pernikahan sesama jenisnya di luar negeri. Putusan penting tetapi tidak menciptakan kesetaraan pernikahan lokal.

Hukum Hong Kong tidak otomatis memberi kedua anggota pasangan sesama jenis status orang tua yang identik. Pengadilan dapat menetapkan pengaturan perwalian, hak asuh atau pengasuhan bagi orang tua nonbiologis berdasarkan kepentingan anak, tetapi ini bukan kesetaraan adopsi bersama secara umum.

Dalam Sham Tsz Kit, Court of Final Appeal tidak mengakui hak konstitusional atas pernikahan sesama jenis. Dengan suara mayoritas, pengadilan memutuskan pemerintah memiliki kewajiban positif menyediakan kerangka hukum alternatif yang mengakui kemitraan sesama jenis dengan hak dan kewajiban yang sesuai.

Dalam Q & Tse, Court of Final Appeal menilai persyaratan lama operasi penggantian kelamin penuh untuk mengubah entri jenis kelamin pada kartu identitas Hong Kong tidak proporsional. Putusan menyangkut penanda kartu identitas, bukan sistem identifikasi diri umum untuk jenis kelamin legal.

Sejak 3 April 2024, operasi penegasan jenis kelamin lengkap tidak lagi wajib untuk mengubah keterangan jenis kelamin pada kartu identitas Hong Kong. Pemohon tetap harus memenuhi ketentuan operasi, medis/hormonal, dan domisili tertentu, sehingga ini bukan penentuan identitas diri tanpa batas dan penanda pada identitas tidak menentukan jenis kelamin hukum untuk semua keperluan.

Dalam Ng Hon Lam, Court of Final Appeal meneguhkan perlindungan dari pengecualian diskriminatif pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri dari ketentuan waris tanpa wasiat dan ketentuan waris terkait. Ini pengakuan berdasarkan perkara, bukan kesetaraan pernikahan lokal secara umum.

Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pendaftaran kemitraan sesama jenis pada 2025 sebagai tanggapan atas putusan 2023, tetapi Dewan Legislatif menolaknya dalam pembacaan kedua pada 10 September 2025 dengan 14 suara berbanding 71 dan satu abstain. Per 14 September 2026, belum ada sistem pendaftaran kemitraan alternatif yang dibentuk oleh rancangan itu yang berlaku.

Pink Alliance, Queer Straight Alliance dan AIDS Concern menunjukkan kegiatan publik terkini pada 2026. Situs resmi Transgender Resource Center menyatakan operasionalnya ditangguhkan sejak 2026 dan surelnya bukan saluran konseling atau dukungan, jadi jangan menampilkannya sebagai layanan langsung terkini.